Header Ads

Aksi Kedua FPII Fokuskan Tuntutan Dan Gugatan Ratusan Awak Media Ke Dewan Pers

JAKARTA  - Forum Pers Independent Indonesia (FPII) gelar aksi keduanya, Kamis (13/4) kemarin di tiga titik central lembaga pemerintah, yakni Dewan Pers, Kominfo, dan Komisi I DPR-RI.


Aksi kedua FPII kali ini sangat fenomenal dan lebih fokus ke arah gugatan dan tuntutan. Aksi ratusan media yang tergabung di FPII berlangsung dengan tertib meski di gedung Dewan Pers sempat sedikit memanas. Pasalnya, FPII meminta banner bertuliskan ‘ FPII MENGGUGAT DEWAN PERS ’ sebesar 2×6 meter ditolak mentah-mentah oleh Stanly selaku Ketua Dewan Pers, saat kelima utusan FPII masuk kedalam gedung dewan pers untuk memasang banner tersebut.

“ Tidak boleh, atau saya laporkan FPII ke Mabes Polri kalau sampe dipasang banner itu. Ini gedung milik pemerintah “, ucap Stanly didepan Ketua aksi FPII Hefrizal.

Meski Stanly menolak, dan langsung pergi dengan cepat, kelima utusan FPII tak surut semangat atas ancaman Stanly, dan akhirnya banner gugatan FPII kepada dewan pers terpampang lebar menjuntai dan menjadi viral.

“ Dewan Pers sudah kehilangan muka, banner gugatan kami telah terbentang lebar menjuntai dan dilihat ratusan bahkan ribuan orang yang melintasi gedung ini, FPII MENGGUGAT “, beber Kasihhati dalam orasinya.

Sebagai ketua setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan  ini juga meminta  tuntutan yang diajukannya sejak Februari 2017 lalu segera disikapi oleh Komisi I DPR-RI.

Adapun tuntutan FPII adalah :
1. Cabut Verifikasi Media,
2. Tolak RUU Panja terhadap pemberitaan wartawan,
3. Stop diskriminasi dan kriminalisasi wartawan,
4. Kembalikan fungsi UU Pers No. 40 / 1999.

Berbeda dengan aksi di depan gedung dewan pers dan kominfo. Saat forum ini menggelar aksinya di depan gedung DPR-RI, FPII memasang balihoo ukuran 6×8 meter yang bertuliskan ‘ FPII bersama lebih dari 250 MEDIA DAN JURNALIS INDEPENDEN INDONESIA MENGGUGAT ‘.

“ Teman – teman FPII, Komisi I berjanji lagi kepada kita bahwa hari Senin atau Selasa besok (17 dan 18 April 2017) kita dischedulekan untuk gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) bukan RDPU, karena RDPU telah kita tolak, yang kita inginkan adalah RDP “, seru Hefrizal (ketua aksi) dengan lantang saat menutup orasinya didepan gedung DPR-RI. (Penarakyat/red/forum/tim)
Loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.