Header Ads

Turunkan Satgas Nusantara, Polri Redam Panas Isu-Isu Politik Dalam Pilkada Serentak 2018



JAKARTA -  Polri menurunkan Satuan Tugas Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dalam Satgas ini Tokoh agama dan tokoh masyarakat akan diikutsertakan.

"Bulan Januari ini ibarat mobil sudah di-starter, partai-partai men-starter mobil untuk memanaskan mesin. Sebentar lagi mesin partai akan berjalan, bergerak semua. Nah, jangan sampai over, jangan sampai kepanasan. Maka itu perlu ada pendinginan-pendinginan,” jelas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasist Jumat (19/1) di Jakarta

Upaya dan Langkah pendinginan tersebut, kata Setyo, mencakup 171 daerah yang menggelar Pilkada. Setyo menggarisbawahi sejumlah daerah yang dianggap rawan, yakni, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Masih kata Setyo, Satgas Nusantara nantinya akan bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam tugasnya untuk mencegah gangguan keamanan di era Pilkada. Meski demikian, ia tidak merinci bagaimana teknis tugas Satgas Nusantara untuk meredam isu politik tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat meresmikan Gedung Promoter di Mapolda Metro Jaya, mengatakan, Satgas Nusantara tersebut nantinya akan ditempatkan di gedung kosong di Polda Metro Jaya. Kantor ini nantinya digunakan sebagai pusat pemantauan atau monitoring center.

Gedung kosong yang ia maksud itu adalah gedung lama Polda yang penghuninya dipindahkan ke Gedung Promoter.

“Untuk gedung Polda yang lama, saya sudah perintahkan Pak Idham untuk dikosongkan karena akan diisi dengan monitoring center. Rencananya akan ditempati beberapa Satgas, diantaranya Satgas Nusantara yang kami bentuk dalam rangka untuk mendinginkan isu-isu yang berkaitan dengan masalah Pilkada,” papar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Muhammad Iqbal, belum lama ini, menyebut, Satgas Nusantara atau Satgas Anti-SARA akan bertugas memantau media sosial yang memuat konten ujaran kebencian, pornografi, serta provokasi, dan hoaks selama masa Pilkada. Kerjasama akan dilakukan dengan kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bahkan tak hanya Satgas Nusantara, Polri pun telah membentuk Satgas Anti-politik Uang terkait Pilkada serentak 2018. Demikian dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu (20/1/2018). 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.